ANEKAJATENG.COM – Pada Rabu, 22 November 2023, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengungkapkan strategi yang akan diambil pemerintah untuk mencapai target pajak 2024 sebesar Rp1.989 triliun. Yon Arsal menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama adalah situasi global yang tidak pasti dan sangat dinamis yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia tahun depan. Tantangan ini disebabkan oleh pengaruh dari ancaman global, yang secara langsung berdampak pada perdagangan internasional Indonesia, terutama melambatnya ekspor dan penurunan harga komoditas di pasar global.
Baca Juga : Akar Bahasa Indonesia, Memahami Asal Usul dan Karakteristiknya
Dampak dari situasi ini terasa nyata dalam pertumbuhan negatif penerimaan pajak yang terkait dengan impor, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor yang mengalami penurunan sebesar 5,8% selama Januari-September 2023. Selain itu, kinerja bea keluar hingga September 2023 juga mengalami kontraksi sebesar 78,1%, dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas dunia.
Menyikapi kondisi ini, pemerintah berupaya melakukan reformasi perpajakan untuk mencapai target pendapatan dan memperkuat keuangan negara. Upaya ini melibatkan langkah-langkah seperti peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Salah satu metode yang diterapkan adalah pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan identifikasi dan pemantauan wajib pajak.
Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan implementasi core tax administration system (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang dijadwalkan akan diterapkan pada pertengahan 2024. CTAS merupakan teknologi informasi yang akan mendukung otomatisasi proses bisnis Ditjen Pajak, termasuk pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, hingga penagihan. Keberlakuan sistem ini telah diatur oleh Peraturan Presiden No. 40/2018, yang mengarah pada pengembangan core tax system sebagai inovasi dalam administrasi perpajakan di Indonesia.
Namun, reformasi perpajakan tidak hanya sebatas pada aspek teknologi. Pemerintah juga tengah fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak secara bertahap. Langkah ini sejalan dengan target dan program yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) edisi Oktober 2023. Hingga September 2023, pendapatan negara dari penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.389 triliun atau 80,8% dari target awal APBN. Meskipun demikian, penerimaan dari bea cukai baru mencapai 64,5% dari target, sekitar Rp195,6 triliun.
Reformasi perpajakan dan upaya meningkatkan pendapatan negara tidak hanya dilihat sebagai respons terhadap tantangan global, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi domestik. Meskipun situasi global tidak menentu, pemerintah optimistis bahwa dengan langkah-langkah ini, target pajak 2024 sebesar Rp1.989 triliun dapat tercapai.
